Siaran Pers :
KBR68H sesalkan tekanan terhadap Yogya TV

Sensor oleh kelompok yang tidak toleran pada perbedaan pendapat, rupanya masih saja terjadi. Kali ini menimpa Yogya TV, stasiun televisi lokal yang berbasis di Yogyakarta.

Manajemen televisi itu, sejak 3 Oktober tidak dapat melanjutkan penayangan acara “Kongkow Bareng Gus Dur” dikarenakan situasi yang kurang kondusif. Demikian surat yang kami terima dari manajemen Yogya TV.

Menurut laporan yang kami kumpulkan, Yogya TV dikomplain oleh FPI Yogyakarta karena acara itu dianggap menghina pimpinan mereka. Yogya TV diminta untuk menghentikan penayangan acara Gus Dur tersebut.

Kami menghargai keputusan yang diambil Yogya TV. Tetapi kami menyesalkan adanya tekanan tekanan yang masih menghambat kebebasan bersiaran di negeri ini.

Kongkow Bareng Gus Dur adalah acara rutin yang diadakan KBR68H setiap Sabtu pagi, dan disiarkan lebih dari 70 radio anggota jaringan di seluruh Indonesia.

Selama bulan Ramadhan, program itu juga diputar untuk stasiun televisi, dan tersedia 15 episode yang siap tayang. Versi televisi ini diproduksi KBR68H bersama School for Broadcast Media, dan disebar luaskan dengan dukungan Ragam Production House dan Tifa Foundation. Sebanyak 12 televisi lokal, termasuk Yogya TV menyiarkan acara tersebut.

Kami berharap Yogya TV, juga media-media lain di negeri ini, akan terbebas dari berbagai tekanan, dan dapat menyiarkan program yang dinilainya layak untuk pemirsanya tanpa rasa was-was.

Jakarta 4 Oktober 2007

Santoso
Direktur Utama

KBR68H

Rakerdasus PDIP Rekomendasikan Agum,Danny, dan Nu’man Cagub Jabar

Bandung (JBNN) – Rakerdasus (Rapat Kerja Daerah Khusus) PDI Perjuangan di Bandung, (Sabtu. 22 /092007) merekomendasikan tiga nama calon gubernur Jawa Barat, yakni Agum,Danny, dan Nu’man.

Tiga calon gubernur yang direkomendasikan PDI Perjuangan adalah Agum Gumelar, H Danny Setiawan dan H Nu`man Abdul Hakim yang saat ini masing menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar. Sementara Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, yang secara aklamasi mendapat dukungan dari seluruh DPC PDIP se-Jabar ditetapkan untuk menjadi calon wakil gubernur Jabar. "Hasil Rakerdasus akhirnya menetapkan empat nama untuk diusulkan ke DPP PDI perjuangan untuk kemudian ditetapkan menjadi calon dari PDIP," kata Wakil Ketua Bidang Infokom DPD PDI Perjuangan Jabar, Rahadi Zakaria. Menindak lanjuti Rakerdasus, secepatnya menggelar rapat untuk merekomendasikan keempat nama itu ke DPP PDIP," Rahadi Zakaria menambahkan.

Rakerdasus yang diikuti sekitar seribu kader PDIP dari DPC di 35 kabupaten/ kota di Jabar itu dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan H Taufik Kiemas dan Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung. Munculnya tiga nama yang diusung PDI Perjuangan itu merupakan `kejutan` karena sebelumnya H Ruddy Harsa Tanaya sudah ditetapkan secara aklamasi pada Rakerda PDI Perjuangan Jabar maju sebagai Cagub dari partai itu.

Meski nama Agum Gumelar dan Danny Setiawan sebelumnya sudah disebut-sebut bakal masuk bursa cagub pada Pilgub Jabar 2008. Namun sebelumnya tidak pernah hangat bakal diusung PDI Perjuangan. Sementara itu masuknya H Nu`man Abdul Hakim, Wagub Jabar yang juga Ketua DPD PPP Jawa Barat itu diprediksi bakal mewarnai peta politik menjelang Pilkada di Jawa Barat.

Konstelasi Politik Makin Hangat

Munculnya nama-nama cagub PDI Perjuangan itu diprediksi kian menghangatkan konstelasi politik menjelang Pilkada di Jabar. Sementara itu PDIP telah mewacanakan untuk memperluas koalisi partai jelang Pilkada. Sebelumnya partai itu telah menggandeng 14 partai termasuk PKB, PDS dan Partai Bintang Reformasi, serta sebelas partai kecil yang tidak memiliki suara di DPRD Jabar. "Keputusan koalisi dengan parpol lainnya akan ditentukan oleh DPP, kita tunggu saatnya nanti," kata Sekjen PDI Perjuangan, Pramono Anung. Yang jelas, persaingan pada calon di PDI Perjuangan sendiri semakin berwarna dan tidak mengerucut lagi ke satu nama.

"Dinamika politik akan bergulir terus, kami juga melihat eskalasi politik dari partai lainnya. Yang jelas PDI Perjuangan akan mempersiapkan cagub dan cawagub yang tepat untuk masyarakat Jabar," kata Sekjen PDI. Sementara itu Pramono juga menegaskan, PDI Perjuangan bertekad untuk memenangkan Pilkada di Jawa Barat yang dijadwalkan 13 April 2008 mendatang. "Jabar dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, 41 juta, berposisi strategis bagi parpol manapun, termasuk PDI Perjuangan. Sehingga kami bertekad memenangkannya," Pramono menambahkan.(anwr)

SEMBILAN ANGGOTA DPR DI-RECALL

JAKARTA-JBN: Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, proses recall terhadap sembilan anggota dewan saat ini sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mereka yang sedang diproses oleh KPU adalah anggota Fraksi Partai Demokrat Aziddin, Marissa Haque dan Dharmono K Lawi (F-PDIP), Yahya Zaini (F-PG), serta AS Hikam, Anas Yahya, Zunnatul Mafruhah, Idham Cholid, dan Saleh Abdul Malik (F-KB).
Aziddin diganti karena di-recall oleh partainya dan diberi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR, Yahya Zaini karena kasus video mesum, dan anggota F-KB karena melanggar AD/ART partai.
Marissa diganti lantaran ia maju sebagai calon wakil gubernur Banten tanpa persetujuan DPP PDIP. Sedangkan lima anggota F-KB diganti karena mereka berbeda aspirasi politik dengan DPP PKB.
Menurut Agung, KPU saat ini sudah hampir menyelesaikan proses administrasi untuk kasus Aziddin. "Saya baru dapat informasi dari KPU. Semuanya masih diproses di KPU belum ke Presiden. Dalam waktu dekat ini KPU akan mengirim surat ke Presiden atas kasus Aziddin. Setelah itu baru Marissa, anggota F-KB, dan lainnya," kata Agung, Jumat (15/12).
Dia menjelaskan, surat recall terakhir yang diterima oleh pimpinan DPR adalah recall anggota Fraksi PDIP Dharmono K Lawi yang kini menjadi buron kejaksaan atas kasus korupsi perumahan dewan di Banten. Apabila KPU dalam masa reses ini bisa menyelesaikan proses administrasi dan segera diserahkan ke Presiden, pada masa sidang III tahun persidangan 2006-2007 mereka yang terkena recall akan diberhentikan dan diganti.

Sementara itu, AS Hikam sudah mengirimkan surat klarifikasi kepada Ketua DPR dalam rangka meminta penjelasan prosedur recall. "Karena selama ini belum ada surat peringatan apa pun kepada saya. Tembusan bahwa saya di-recall pun belum ada," ungkap Hikam.
Surat klarifikasi, jelasnya, diberikan karena hingga saat ini prosedur recall berbeda-beda tiap kasusnya. Apabila surat klarifikasi itu sudah dibalas, dirinya akan menempuh langkah sesuai prosedur hukum.
"Kalau ternyata setelah diklarifikasi recall saya itu melanggar prosedur hukum, saya akan lakukan langkah hukum juga," cetus Hikam.
Kuasa hukum AS Hikam, Humprey R Djemat, menyatakan, kliennya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan recall atau surat peringatan dari partainya. "Tapi kalau prosedurnya ternyata sudah benar, tidak akan ada tindakan hukum dari kita," ujar Humprey.
Menanggapi Hikam, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, proses recall terhadap lima orang anggota F-KB itu sudah pasti. "Kita tunggu saja. Itu sudah pasti, tinggal menunggu proses dari KPU dan keputusan Presiden," tegas Muhaimin.
Perkembangan lain, Dharmono K Lawi mengirim surat terbuka kepada Jaksa Agung yang isinya menolak tuduhan dan menolak dijadikan buronan.
Surat terbuka tertanggal 14 Desember 2006 juga disampaikan kepada wartawan, Jumat. Surat yang sama juga disampaikan kepada Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, pimpinan Fraksi PDIP DPR dan pimpinan media massa.
Dalam surat itu, Dharmono menganggap dirinya telah mengalami penistaan luar biasa dan menyatakan protes atas penetapannya sebagai pelaku korupsi. Dia pun memprotes fotonya ditayangkan di media massa pada 11 Desember 2006.
"Saya sebagai pihak yang merasa buntu mencari keadilan dan karenanya saya tengah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) yang berkasnya sudah diterima MA pada 10 November 2006." (MIOL/Bob)